A. Dasar Hukum

  • Surat Edaran Menteri Perumahan dan Pemukiman Nomor: 13/UM.01-01/M/02/1999 tanggal 2 Pebruari 1999 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Gubernur KDH Tingkat I Jawa Tengah untuk Meneliti dan Memutuskan Bantuan Perumahan dari Dana BAPERTARUM – PNS kepada PNS di Daerah.

 

  1. Persyaratan

Persyaratan untuk mendapatkan bantuan uang muka untuk fasilitas kredit pemilikan rumah

a) PNS aktif golongan I, II, III dan IV;

b) Masa kerja minimal 5 (lima) tahun;

c)  Belum memiliki rumah sendiri;

d) Cara pengajuannya adalah mengisi formulir permohonan bantuan, dengan dilampiri:

- Foto copy KTP yang disahkan oleh Lurah/Kades dan Camat;

- Foto copy sah Karpeg;

- Foto copy sah keputusan kenaikan pangkat terakhir;

- Surat Keterangan belum memiliki rumah yang disahkan Lurah/Kades dan Camat;

- Foto copy surat perjanjian kredit (SPK/SP3K) pemilikan rumah yang disahkan oleh Bank Pemberi Kredit.

 

Persyaratan untuk mendapatkan bantuan sebagian biaya membangun rumah bagi PNS yang sudah memiliki tanah sendiri

a) PNS aktif golongan I, II, III dan IV;

b) Masa kerja minimal 5 (lima) tahun;

c)  Belum memiliki rumah sendiri;

d) Memiliki tanah sendiri;

e) Memiliki ijin membangun;

f)  Cara pengajuannya adalah mengisi formulir permohonan bantuan, dengan dilampiri:

- Foto copy KTP yang disahkan oleh Lurah/Kades dan Camat;

- Foto copy sah Karpeg;

- Foto copy sah keputusan kenaikan pangkat terakhir;

- Surat Keterangan belum memiliki rumah yang disahkan Lurah/Kades dan Camat;

- Foto copy sah bukti pemilikan tanah;

- Foto copy sah Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).

 

  1. Macam-macam Bapertarum

Dana Bapertarum PNS terdiri atas:

1. Bantuan Uang Muka (BUM);

2. Pinjaman Uang Muka – KPR (PUM – KPR);

3. Tabungan Perumahan – PNS (Taperum – PNS).

 

  1. Prosedur

Prosedur penyaluran Dana Baperetarum PNS adalah sbb:

1. Bantuan Uang Muka (BUM)

  1. Mengisi formulir pengajuan BUM
  2. Lulus verifikasi PNS BAPERTARUM – PNS
  3. PNS yang belum memanfaatkan TAPERUM – PNS
  4. PNS yang belum memiliki rumah
  5. PNS yang memiliki masa kerja minimal 5 tahun (sejak TMT pegawai di Kartu Pegawai)
  6. PNS  golongan I s/d IV
  7. Apabila suami/istri yang kedua-duanya PNS, maka yang berhak mengajukan TAPERUM – PNS adalah salah satu, sedangkan lainnya akan dikembalikan pada saat pensiun
  8. PNS diperkenankan membeli rumah dengan harga jual Subsidi maupun Non Subsidi
  9. PNS yang telah memanfaatkan BUM, hak TAPERUM-nya tidak dikembalikan pada saat pensiun
  10. Proses pencairan BUM dilakukan melalui mekanisme perbankan

 

2. Pinjaman Uang Muka – KPR (PUM – KPR)

  1. Pengajuan PUM – KPR melalui Bank pelaksana yang telah ditunjuk dan telah bekerja sama dengan Bapertarum – PNS.
  2. Besarnya PUM – KPR maksimal Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah)
  3. Pengembalian PUM sesuai dengan jangka waktu KPR
  4. Suku bunga pinjaman di bawah suku bunga pasar (7,5%/tahun anuitas)
  5. Ketentuan suku bunga ditetapkan Menpera
  6. Debitur PUM diwajibkan menanggung Asuransi Jiwa
  7. Ahli waris dibebaskan dari pelunasan jika debitur PUM meninggal dunia
  8. PNS yang memanfaatkan PUM, tidak kehilangan haknya untuk menerima pengembalian tabungan pada saat berhenti bekerja (pensiun)
  9. PNS dapat memilih KPR Subsidi atau Non Subsidi
  10. PNS yang telah mendapat bantuan Biaya Membangun (BM) atau Bantuan Uang Muka (BUM) tidak diperkenankan lagi mengambil Pinjaman Uang Muka (PUM)
  11. PNS hanya dapat memilih salah satu antara BUM atau PUM
  12. PNS yang bisa memanfaatkan PUM adalah PNS yang telah memiliki masa kerja minimal 5 tahun dan belum memiliki rumah
  13. Apabila suami/istri kedua-duanya PNS maka yang berhak memanfaatkan pinjaman perumahan hanya salah seorang, dan ini berlaku bagi seluruh PNS dari golongan I s/d IV

 

3. Tabungan Perumahan PNS (Taperum – PNS)

  1. Mengisi formulir yang bisa didapatkan dari BKD atau BRI untuk dimintakan rekomendasi dan ditandatangani dari pejabat kepegawaian yang mempunyai contoh tanda tangan di kantor BRI setempat.
  2. Membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli yang masih berlaku dan foto copynya
  3. Membawa Kartu Pegawai (Karpeg) asli yang masih berlaku dan foto copynya
  4. Fotocopy Surat Keputusan Golongan (Periode 1 Januari 1993 s/d pensiun) yang telah dilegalisir oleh instansi berwenang
  5. Fotocopy Surat Keputusan Pensiun yang telah dilegalisir oleh instansi berwenang
  6. Bagi yang pengurusannya diwakilkan harus memiliki surat kuasa bermeterai dari yang berhak kepada yang diberi hak
  7. Bagi PNS yang pensiun selama Juli 2003 harus melampirkan Voucher (asli) pembayaran pensiun tipe 310 dari PT TASPEN (yang memperlihatkan perincian pembayaran Taperum), berikut fotocopynya
  8. Pengembalian Tabungan dapat diurus/dibayarkan di kantor PT Bank Rakyat Indonesia/BRI (Persero) di seluruh Indonesia sejak 1 Juli 2003 yang telah menerapkan sistem ON-LINE dengan BAPERTARUM – PNS Pusat.